Beranda » Posts tagged 'kelompok belajar'

Arsip Tag: kelompok belajar

Contoh Kerangka Berpikir

Keaksaraan fungsional merupakan salah satu satuan dari Pendidikan Luar Sekolah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keterampilan, terutama dalam bidang kemampuan baca, tulis dan berhitung (calistung). Keaksaraan fungsional diselenggarakan berdasarkan tingkatan menurut acuan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu, keaksaraan fungsional dasar, keaksaraan fungsional lanjutan dan keaksaraan fungsional mandiri. Keaksaraan fungsional diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Yappika sebagai lembaga kemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional. Sebagaimana kebanyakan penyelenggara keaksaraan fungsional lainnya, maka yang menjadi sasaran atau warga belajar dari kegiatan belajar ialah orang dewasa yang mayoritas merupakan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki kemampuan baca, tulis dan berhitung. Beberapa dari mereka juga ada yang tidak sekolah dasar dan tidak tamat sekolah dasar. Oleh karena itu mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar keaksaraan fungsional dengan harapan akan memiliki kompetensi dalam bidang kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Peniliti berdasarkan temuan awal terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh warga belajar kelompok belajar keaksaraan fungsional dasar yang akan melanjutkan ke keaksaraan fungsional lanjutan di RW 03 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara terkait dengan lingkup pembelajaran yang dilaksanakan. Permasalahan yang paling utama ialah kurang optimalnya kemampuan kompetensi dasar warga belajar menurut acuan standar kompetensi keaksaraan dasar (SKKD) tahun 2009, warga belajar yang belum menguasai materi hak dasar sebagai fungsional dari keaksaraan fungsional dasar yang diselenggarakan Yappika dan menurunnya kompetensi warga belajar untuk melanjutkan program pembelajaran keaksaraan fungsional lanjutan.

Permasalahan nampak tentunya tidak dapat dilepaskan dari beberapa penyebab. Penyebab tersebut antara lain kekosongan pembelajaran dari keaksaraan fungsional dasar ke keaksaraan lanjutan selama 2 bulan, motivasi warga belajar untuk belajar mandiri yang masih rendah, penyampaian materi hak dasar yang kurang maksimal, variasi kompetensi warga belajar yang berbeda-beda, kurangnya sumber belajar mengenai materi hak dasar. Permasalahan tersebut berdampak pada proses belajar dari warga belajar itu sendiri dalam mengikuti kegiatan belajar keaksaraan fungsional lanjutan. Mereka menjadi sangat tergantung dengan kehadiran tutor, warga belajar cenderung ingin belajar hanya pada jadwal pembelajaran saja.

Fakta permasalahan di atas mendorong peneliti untuk menemukan suatu alternatif solusi, yaitu perlu adanya suatu model pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada tutor, tetapi juga dapat belajar dengan bantuan media belajar sebagai sumber belajar. Warga belajar akan dapat belajar untuk mengoptimalkan dan mengingat kemballi materi melalui model media belajar yang memang didampingi oleh tutor, terkait dengan pemahaman materi hak dasar yang diberikan dan kemampuan calistung. Situasi ini akan membuat warga belajar menjadi lebih mudah dalam memahami materi. Adapun model pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai tersebut sekaligus akan coba untuk diterapkan pada penelitian ini adalah model pembelajaran melalui media DVD Re-Iliterate.

Media DVD Re-Iliterate merupakan suatu konsep media pembelajaran terhadap orang dewasa yang berorientasi pada warga belajar. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, penerapan media DVD Re-Iliterate pada warga belajar di RW 03 Kelurahan Sukapura oleh Yappika didasarkan pada asumsi bahwa warga belajar adalah orang dewasa yang memiliki pengalaman dan kesibukan lain, serta mengacu pada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran ini sangat baik untuk diterapkan pada orang dewasa.

Penelitian ini terfokus pada diri warga belajar itu sendiri, dan yang menjadi sampel penelitian adalah warga belajar keaksaraan fungsional dasar yang melanjutkan ke keaksaraan fungsional lanjutan. Materi yang akan menjadi obyek penelitian disini adalah materi calistung dan hak dasar mengenai hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak memeluk agama dan hak kebebasan berpendapat. Materi hak dasar ini, berdasarkan pengamatan peneliti, banyak terjadi di masyarakat dan cukup sulit dipahami oleh para warga belajar.

Penerapan pembelajaran ini yang akan dilaksanakan Yappika sebelum warga belajarnya melanjutkan kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional lanjutan di RW 03 Kelurahan Sukapura tentunya tidak terlepas dari penggunaan media pembelajaran. Tanpa media, proses pembelajaran akan berlangsung kurang optimal. Media pembelajaran yang dipilih tentunya merupakan suatu jenis media yang mampu membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, lebih efisien, serta lebih menarik bagi warga belajar. Penggunaan media dengan karakteristik tersebut akan mampu mengoptimalkan kompetensi dasar warga belajar.

Peneliti tertarik untuk menggunakan media berbasis CD interaktif dalam bentuk DVD Re-Illiterate sebagai media pembelajaran pada penelitian ini. Pemilihan media tersebut didasarkan pada kemudahan penggunaan media dengan menggunakan DVD Player sebagai tambahan media, sehingga materi dapat menjadi suatu media yang sangat praktis dan memungkinkan warga belajar untuk melakukan proses pembelajaran di berbagai tempat. Penggunaan DVD Re-Illiterate sebagai media pembelajaran akan membuat proses belajar akan terpusat pada warga belajar, sementara tutor hanya akan berperan sebagai fasilitator.

Media DVD Re-Illiterate merupakan sarana belajar yang berisikan tentang berbagai materi belajar untuk mengingat kembali materi yang telah mereka pelajari. Warga belajar diharapkan melakukan proses pembelajaran melalui media DVD Re-Illiterate tanpa kehadiran dari tutor.

Berikut ini merupakan alur kerangka berpikir peneliti dalam menerapkan model pembelajaran DVD Re-Illiterate di kelompok belajar keaksaraan fungsional lanjutan RW 03 Kelurahan Sukapura oleh Yappika.

Penyelenggara kelompok belajar keaksaraan fungsional lanjutan di RW 03 Kelurahan Sukapura diharapkan mampu memberikan alternatif sumber belajar baru bagi warga belajar, berkenaan dengan materi calistung dan hak dasar melalui penerapan pembelajaran DVD Re-Illiterate. Warga belajar akan mampu melakukan proses belajar tanpa ketergantungan dari tutor melalui penerapan media ini. Warga belajar juga akan lebih kreatif dalam menentukan kapan dan apa yang ingin ia capai selama proses pembelajaran.

Tujuan dari penerapan model pembelajaran DVD Re Illiterate ini adalah warga belajar dapat mengoptimakan standar kompetensi yang ditetapkan, yaitu mendengar, berbicara, membaca, menulis dan berhitung sesuai dengan SKKD (standar kompetensi keaksaraan dasar) dengan materi hak dasar. Adapun indikator dari tercapainya standar kompetensi tersebut antara lain, warga belajar mampu membaca, menulis, berhitung dan mengemukakan pendapat sesuai dengan materi hak dasar yang telah dipelajari oleh warga belajar.

Keaksaraan Fungsional

Keaksaraan Fungsional adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki mampu menulis, membaca dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan mutu dan taraf hidupnya.

Prioritas usia penyandang buta aksara berusia 15-50 tahun pada pemberantasan buta aksara melalui program keaksaraan fungsional. Buta aksara adalah orang yang tidak memiliki kemampuan-kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil studi, warga belajar program KF, terdiri dari dua karakteristik yaitu yang berasal dari buta aksara murni dan Droup Out Sekolah Dasar yang masih memerlukan layanan pendidikan keaksaraan sampai memenuhi kompetensi keaksaraan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, keaksaraan fungsional berpusat pada masalah, mengarahkan pengalaman belajar pada masalah yang dihadapi oleh warga belajar dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberantasan buta aksara memiliki tahapan, yaitu, tahap keaksaraan dasar dan tahap keaksaraan mandiri. Tahap keaksaraan dasar adalah warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang calistung (baca tulis hitung) tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran. Terakhir, tahap keaksaraan mandiri adalah warga belajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Pada hasil belajarnya, warga belajar diharapkan dapat menganalisa dan memecahkan masalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu taraf hidupnya.

b. Fungsi dan Tujuan

Keaksaraan Fungsional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dasar manusia yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang bersifat fungsional dalam meningkatkan mutu dan taraf kehidupan dan masyarakatnya. “Tujuan utama program keaksaraan fungsional adalah membelajarkan warga belajar agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung (calistung) dan kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari.”[1]

c. Prinsip-prinsip Pembelajaran Keaksaraan Fungsional

Hakikat pembelajaran keaksaraan fungsional berpusat pada masalah, minat dan kebutuhan warga belajar itu sendiri. Substansi materi belajarnya didasarkan pada kegiatan untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Program keaksaraan fungsional dapat terlaksana dengan baik apabila sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, maka pembelajaran keaksaraan fungsional hendaknya mengacu pada prinsip berikut:

  1. Konteks lokal
  2. Disain lokal
  3. Proses partisipatif
  4. Fungsionalisasi hasil belajar[2]

Prinsip-prinsip tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran keaksaraan fungsional. Tutor bersama warga belajar hendaknya dapat memperhatikan bagaimana implementasi dari prinsip tersebut.

 

 d. Strategi Pembelajaran Keaksaraan Fungsional

Hakikatnya warga belajar keaksaraan fungsional merupakan tergolong dalam orang dewasa. ”Strategi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan hendaknya mengikuti kaidah-kaidah pendidikan orang dewasa (Andragogi).”[3] Kaidah-kaidah pendidikan orang dewasa yang dimaksud adalah:

  1. Pembelajaran harus berorientasi pada masalah (problem oriented).
  2. Pembelajaran harus berorientasi pada pengalaman pribadi warga belajar (experiences oriented).
  3. Pembelajaran harus memberi pengalaman yang bermakna (meaningfull) bagi warga belajar.
  4. Pembelajaran harus memberi kebebasan bagi warga belajar sesuai dengan minat, kebutuhan dan pengalamannya.
  5. Tujuan pembelajaran harus ditetapkan dan disetujui oleh warga belajar melalui kontrak belajar (learning contract).
  6. Warga belajar harus memperoleh umpan balik (feedback) tentang pencapaian hasil belajarnya.[4]

Pembelajaran pada orang dewasa juga harus berorientasi pada pengalaman warga belajar itu sendiri. Hasil dari pengalaman itu yang menentukan ide, pendirian dan nilai dari orang yang bersangkutan. Pikiran, ide, pengalaman dan informasi yang terdapat diri warga belajar harus dikembangkan sehingga akan membantu perkembangan atau kemajuan belajarnya. Pengalaman merupakan sumber yang kaya untuk dipelajari. Oleh karena itu, orientasi belajar orang dewasa berkaitan dengan erat dengan keinginan dan ketetapannya untuk mengarahkan diri sendiri menuju kedewasaan, dan kemandirian agar pembelajarannya bermakna.

Hakikat tujuan belajar merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Tetapi dalam proses belajar orang dewasa harus sesuai dengan kontrak belajar yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat menciptakan suasana belajar lebih kondusif.

  1. e.    Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Dasar

Program keaksaraan fungsional dasar dilaksanakan dibeberapa wilayah Indonesia. Salah satunya diselenggarakan di Jakarta. Program keaksaraan dilaksanakan dengan berbagai metode dan pendekatan oleh lembaga dengan tujuan memberikan ketertarikan warga belajar yang memang usia mereka antara 15 – 55 tahun. Metode dan pendekatan yang dilakukan pun berbeda-beda sesuai dengan desain konteks lokal dari keberadaan penyelenggaraan program. Program keaksaraan pun diikuti dengan kegiatan fungsional seperti, membuat sabun colek ataupun kegiatan peningkatan keterampilan hidup warga belajar. Perbedaan metode dan pendekatan yang dilakukan oleh lembaga berpedoman kepada Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKKD) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

SKKD mengenai keaksaraan pun telah direvisi oleh Kemendiknas khususnya Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal pada tahun 2009. SKKD itu sendiri merupakan standar minimal yang harus dikuasai oleh warga belajar setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar. SKKD ini melingkupi beberapa aspek, yaitu, 1). Mendengar; 2). Berbicara; 3). Membaca; 4). Menulis; dan 5). Berhitung. Keseluruhan aspek SKKD yang telah direvisi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna bagi warga belajar.

Hasil revisi SKKD yang telah diterbitkan memuat Standar Kempetensi Lulusan Pendidikan Keaksaraan Dasar (SKL – PKD). SKL – PKD ini dimaksudkan sebagai kualifikasi kemampuan warga belajar setelah mengikuti program keaksaraan dasar yang mencangkup pengetahuan, sikap dan keterampilan. SKL – PKD dijabarkan dalam standar kompetensi dan selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar. SKL – PKD terdiri dari lima standar kompetensi sesuai dengan SKKD, yaitu standar kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.

  1. Standar kompetensi mendengarkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan agar setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar, warga belajar mampu memahami wacana lisan berbentuk pesan, perintah, petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
  2. Standar kompetensi berbicara ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan agar setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar, warga belajar mampu menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan, bertanya, bercerita, mendeskripsikan benda, memberikan tanggapan/saran yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Standar kompetensi membaca ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan agar setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar, warga belajar menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana berupa teks panjang, pesan, petunjuk, lambang dan nama bilangan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
  4. Standar kompetensi menulis ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan agar setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar, warga belajar mampu melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
  5. Standar kompetensi berhitung ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan agar setelah mengikuti pendidikan keaksaraan dasar, warga belajar mampu melakukan penghitungan matematis secara lisan dan tulis yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Standar kompetensi keaksaraan ditempatkan dalam alur penyusunan rencana pembelajaran keaksaraan dasar. Standar kompetensi keaksaraan disusun mengikuti alur rencana pembelajaran secara sistematis mulai dari tingkat pusat sampai kepada tutor sebagai pengajar. Pusat atau dalam hal ini Kemendiknas memberikan acuan ke daerah/ pengelola berupa standar kompetensi lulusan dengan bentuk kompetensi dasar yang berisi kompetensi dasar sebagai indikator yang dapat dinilai. Daerah/ pengelola menterjemahkan acuan pusat menjadi silabus untuk dikembangkan tutor. Tutor mengembangkan silabus yang diberikan oleh pengelola menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang bermuatan, yaitu, 1). Tujuan pembelajaran; 2). Materi pembelajaran; 3). Metode pembelajaran; 4). Sumber belajar; dan 5). Penilaian hasil belajar. Berikut ini bagan mengenai alur yang diberikan oleh pusat sampai dikembangkan oleh tutor :

Kedudukan Standar Kompetensi Keaksaraan dalam Alur

Penyusunan Rencana Pembelajaran Keaksaraan Dasar

Standar kompetensi keaksaraan dalam alur rencana pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh penyelenggara program pembelajaran keaksaraan fungsional. Kegiatan keaksaraan fungsional dilakukan melalui beberapa metode, pendekatan dan juga materi yang diberikan dan telah disesuaikan dengan warga belajar berdasarkan kondisi lingkungan eksternal maupun internal dari warga belajar. Kenyataannya banyak sekali program keaksaraan yang memberikan materi keterampilan dalam hal fungsional seperti pembuatan sabun colek atau membuat kue kering sebagai sajian hidangan pesta.

Yappika memberikan materi pembelajaran yang berbeda mengenai hak dasar dengan fokus pada 4 hal, yaitu, 1) Hak mendapatkan pendidikan; 2) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan; 3) Hak memeluk agama; dan 4) Hak kebebasan berpendapat yang merupakan penyadaran hak pelayanan publik sebagai bentuk fungsional dari kegiatan keaksaraan. Yappika itu sendiri adalah sebuah organisasi non politik yang saat ini sedang mendampingi berjalannya undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang memberikan jaminan pemenuhan pelayanan publik yang layak, termasuk pendidikan. Yappika sebagai penyelenggara program memfokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat terutama perempuan dalam mempertanyakan praktek-praktek pelayanan publik yang disediakan pemerintah yang mereka terima untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan program ini menghasilkan outcome berupa meningkatnya pemahaman warga belajar mengenai prosedur mengakses pelayanan publik sebagai hak dasar mereka dan adanya dukungan dari pemerintah desa/kelurahan atau key person lokal lainnya untuk pengembangan sarana kegiatan belajar komunitas secara berkelanjutan. Output dari kegiatan keaksaraan adalah meningkatnya kemampuan baca-tulis-hitung perempuan buta aksara di komunitas miskin kota serta kemampuan memahami informasi tentang pelayanan publik di bidang kesehatan dan adminduk (administrasi penduduk), terbangunnya kerelawan warga, meningkat dan menguatnya keterampilan mahawarga belajar dalam pengembangan keaksaraan fungsional untuk masyarakat miskin kota, dan adanya strategi-strategi untuk pengembangan sarana belajar komunitas.

Keaksaraan fungsional penyadaran hak pelayanan publik juga menggunakan critical literacy sebagai pendekatan pembelajaran selain menerapkan pendidikan orang dewasa sebagai dasar pembelajaran. Critical literacy ini dimaksudkan sebagai strategi dalam hal membangun kognisi, afeksi dan psikomotorik warga belajar untuk memenuhi standar kompetensi mendengar dan berbicara sesuai dengan acuan SKKD. Bentuk dari critical literacy itu sendiri adalah membuat suasana belajar untuk dapat mengemukakan pendapat dan bertanya di dalam diskusi dalam kelompok belajar. critical literacy adalah sebuah ilmu mengenai rektorika untuk memulai percakapan dengan hubungannya dengan kekuatan bertanya. Menurut Anderson dan Irvine, 1982, critical literacy adalah pembelajaran untuk membaca dan menulis sebagai proses kesadaran menjadi salah satu pengalaman sebagai nilai historis.

  1. 1.      Hakikat Pendidikan Orang Dewasa

a.  Pengertian Orang Dewasa

Robert D. Boyd berpendapat bahwa orang dewasa adalah pribadi yang matang dan independen, dan telah mengalami beberapa tahapan proses psikologis yang berbeda dari psikologis anak-anak.[5] Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pendekatan terhadap orang dewasa sangat berbeda dengan pendekatan terhadap anak-anak, terutama pada lingkup pendidikan. Orang dewasa akan merasa dihargai bila pembelajaran yang diikutinya mengacu pada pemecahan masalah, bertukar informasi, sesuai dengan pengalaman yang mereka alami dan tidak terkesan mentutori. Orang dewasa cenderung memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi.[6] Mereka berpendapat bahwa belajar merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosialnya. Makna pembelajaran bagi orang dewasa hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Soedomo berpendapat bahwa dalam merencanakan sekaligus menumbuhkan motivasi orang dewasa dalam proses pembelajaran, perlu diperhatikan beberapa ciri seperti berikut ini:

  1. Motivasi belajar berasal dari dirinya sendiri.
  2. Orang dewasa belajar jika bermanfaat bagi dirinya.
  3. Orang dewasa akan belajar jika pendapatnya dihormati.
  4. Orang dewasa belajar ingin mengetahui kelebihan dan kekurangannya.
  5. Orientasi belajar orang dewasa terpusat pada kehidupan nyata.
  6. Belajar bagi orang dewasa adalah hasil mengalami sesuatu.
  7. Belajar bagi orang dewasa bersifat unik.
  8. Orang dewasa umumnya mempunyai pendapat, kecerdasan, dan cara belajar yang berbeda.
  9. Belajar bagi orang dewasa terkadang merupakan proses yang menyakitkan.

10. Orang dewasa mengharapkan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang.

11. Terjadi komunikasi timbal balik dan pertukaran pendapat.

12. Sumber belajar bagi orang dewasa berada pada diri mereka itu sendiri.

13. Pada belajar orang dewasa lebih mengutamakan peran orang dewasa sebagai warga belajar didik.

14. Belajar bagi orang dewasa merupakan hasil kerja sama antara manusia dan merupakan proses emosional dan intelektual sekaligus.[7]

Ciri-ciri di atas merupakan karakteristik dari orang dewasa selama proses pembelajaran. Karakteristik orang dewasa perlu diketahui dalam memulai suatu kegiatan pembelajaran bagi orang dewasa, sehingga mereka akan merasa dihargai dan situasi pembelajaran akan lebih berpusat pada warga belajar didik orang dewasa (student oriented).


[1] Standar Kompetensi Keberaksaraan, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, Departemen Pendidikan Nasional, 2006), p.6.

[2] Kusnadi, M.Pd, op.cit., p.192-197.

[3] Standar Kompetensi Keberaksaraan, op.cit., p.9.

[4] Tom Burkard, Understanding and Facilitating Adult Learning, (San Fransisco: Josey Bass Publlishers, 1999), p.31.

[6] Ibid., h. 3.

[7] Dr. Ir. H. Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 45.

Media dengan Keaksaraan Fungsional di Sukapura

Keaksaraan fungsional merupakan sebuah pendekatan melalui program pendidikan non formal untuk mengatasi jumlah masyarakat yang menyandang buta aksara. Keaksaraan fungsional diartikan secara sederhana sebagai kemampuan untuk membaca, menulis dan berhitung serta berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup.

“Keaksaraan fungsional memiliki beberapa tujuan 1. memberikan pengetahuan untuk sumber penghidupan; 2. melaksanakan kehidupan sehari-hari secara efisien dan efektif; 3. memecahkan masalah keaksaraan yang terkait dalam kehidupan sehari-hari; 4. mengali dan memahami, keterampilan dan sikap untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup serta ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan nasional.”[1]

Pelaksanakan program keaksaraan fungsional yang sesuai dengan jenis-jenis program pendidikan luar sekolah memiliki peranan penting dalam hal mengatasi dan menggurangi jumlah penyandang buta aksara yang berusia umur 15 tahun ke atas sampai dengan usia 50 tahun. Keaksaraan fungsional memberikan peran tersendiri bagi masyarakat khususnya pada peningkatan mutu dan kualitas hidup sehingga lebih berdaya dan memiliki posisi tawar yang sama dengan masyarakat lainnya yang tidak menyandang buta aksara.

Keaksaraan fungsional membantu masyarakat lebih berdaya bagi mereka yang menyandang buta aksara dengan cara belajar untuk menambah kemampuan dan pengetahuan. Penyandang buta aksara dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada dilema yang sangat komplek. Seperti, kesulitan mendampingi dan membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah anaknya dirumah. Penyandang buta aksara (buta huruf) dianggap negatif di lingkungan sekitar yang berdampak pada psikologisnya karena adanya status sosial dalam baca, tulis dan berhitung mengenai angka bukan pada menghitung uang.

Penyandang buta aksara memiliki keterbatasan tidak dapat membaca dan menulis untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Proses mendapatkan akses pengurusan jaminan kesehatan masyarakat dengan prosedur membuat keterangan keluarga miskin kepada aparatur pemerintah terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) sampai dengan tingkatan teratas juga termasuk keterbatasan penyandang buta aksara. Proses tersebut dapat dilihat ketika mereka harus mengisi absensi pertemuan atau kegiatan dilingkunngan. Proses semua itu adalah termasuk dalam hak dasar manusia yang memang lebih cenderung ke bidang pelayanan publik. Fakta tersebut, terlihat bahwa penyandang buta aksara kurang memiliki kesempatan dengan kata lain mereka haruslah bergantung kepada orang lain. Adanya program keaksaraan fungsional, penyandang buta aksara memiliki kekuatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidupnya dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan keberdayaan penyandang buta aksara akan nampak pada kemampuan mereka dalam menghadapi dilema-dilema pengurusan administrasi kependudukan, mendampingi pengerjaan tugas sekolah anak, dan lain sebagainya yang telah tertulis di  atas. Mereka mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional, mereka akan mampu untuk mendampingi dan membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah anak mereka dan secara mandiri mereka dapat mengurus administrasi kependudukan yang memang menjadi kebutuhan personal.

Jumlah penyandang buta aksara di Indonesia memang dapat dikatakan masih besar, hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun 2009 mengenai penduduk Indonesia yang buta huruf (penyandang buta aksara usia 15 tahun ke atas sebanyak 9,76 juta orang. Sebanyak 64% atau 6,3 juta dari data Kemendiknas adalah perempuan masih menyandang buta aksara yang berusia 15 tahun ke atas.

Kemampuan baca tulis pada kenyataannya masih menjadi permasalahan bagi sebagian rakyat Indonesia khususnya perempuan miskin. Di kota Jakarta sendiri tercatat 72.553 penyandang buta aksara. Data Diknas tahun 2009, penduduk Indonesia yang buta huruf (penyandang buta aksara) usia 15 tahun ke atas sebanyak 9,76 juta orang.[2]

Provinsi DKI Jakarta sendiri tercatat 72.553 orang masih terdapat penyandang buta aksara menurut kutipan di atas. Jumlah penyandang  buta aksara di Jakarta tersebar di beberapa wilayah. Data penyandang buta aksara Kota Jakarta sendiri dapat diartikan masih memerlukan kegiatan keaksaraan fungsional dan dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut telah menunjukan bahwa masih terdapat perempuan yang belum berdaya. Sehingga, program atau kegiatan penuntasan buta aksara masih diperlukan di Kota Jakarta.

Kegiatan keaksaraan fungsional sebagai upaya penuntasan buta aksara telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah dengan maksud untuk menurunkan jumlah penyandang buta aksara. Partisipasi masyarakat secara swadaya pun berperan aktif untuk membantu menggurangi jumlah penyandang buta aksara melalui penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional oleh pusat kegiatan belajar masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang turut berkontribusi dalam menuntaskan buta aksara.

Sejarah ketertarikan Yappika dalam penyelenggaraan keaksaraan fungsional, yaitu, Yappika adalah sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus pada mengkampanyekan pemenuhan hak pelayanan publik sebagai salah satu bagian dari pemenuhan hak dasar, diantaranya melakukan advokasi RUU Pelayanan Publik di DPR bersama organisasi lainnya yang kini telah disahkan serta tengah memulai kampanye hak pelayanan publik dibidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan melalui keaksaraan fungsional. Yappika sebagai lembaga swadaya masyarakat turut berperan aktif dalam mengurangi dan menuntaskan buta aksara di Kota Jakarta melalui (tahun) ”Gerakan 5,3 Juta Ibu Belajar Membaca. Donasi untuk penguatan perempuan agar mereka berdaya”.Penguatan Kemampuan Perempuan (Ibu) dan Penyadaran Hak Pelayanan Publik melalui Keaksaraan Fungsional dan Kerelawanan” adalah nama program keaksaraan fungsional yang dilaksanakan oleh Yappika. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan publik dibidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan dan hak pemenuhan pelayanan publik.

Kegiatan keaksaraan fungsional dasar Yappika memberikan muatan materi hak dasar dengan sub materi penyadaran hak pelayanan publik sebagai bentuk penerapan fungsional kepada warga belajar dengan memasukan unsur critical literacy sebagai bentuk upaya memenuhi Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKKD) dalam hal berbicara. Ruang lingkup SKKD sesuai dengan ketentuan Kemendiknas itu sendiri terdapat 5 pokok, yaitu, 1) Mendengar; 2) Berbicara; 3) Membaca; 4) Menulis; dan 5) Berhitung. Materi hak dasar ini sendiri adalah sebagai inti dari kegiatan fungsional dari keaksaraan fungsional dasar. Materi hak dasar menjadi hal yang memiliki karakteristik dan berbeda dengan keaksaraan fungsional dasar lainnya yang memberikan pelatihan kecakapan hidup atau keterampilan. Namun, kedua lembaga ini memiliki kesamaan dalam substansi kegiatan fungsionalnya, yaitu sama-sama untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penyandang buta aksara dalam bentuk pengetahuan dan informasi.

Program Keaksaraan fungsional yang dilaksanakan oleh Yappika dilaksanakan pada periode pertama adalah selama delapan bulan dimulai dari bulan Januari 2010 – Agustus 2010 dengan enam bulan sebagai waktu pembelajaran utamanya. Sasaran untuk kegiatan keaksaraan fungsional dilaksanakan pada 20 kelompok belajar dengan 10 warga belajar (penyandang buta aksara yang mengikuti keaksaraan fungsional untuk belajar) setiap kelompoknya. Sebagai pilot project Yappika untuk pembelajaran keaksaraan fungsional di wilayah kelurahan Marunda dilaksanakan pada 2 kelompok belajar, yaitu di RW 02 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing.

Kelurahan Sukapura pun memiliki kegiatan belajar keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yappika. Kelurahan Sukapura memiliki 3 kelompok belajar sebagai pelaksanaan pada periode berikutnya untuk mencapai 20 kelompok belajar. Kelompok belajar keaksaraan fungsional yang direncanakan oleh Yapppika akan terdapat program lanjutan yang dimaksudkan untuk menjaga kemampuan baca, tulis dan berhitung (calistung) warga belajar agar tidak buta huruf kembali. Kegiatan pembelajaran lanjutan ini direncanakan akan membuka pembelajaan keaksaraan fungsional lanjutan.

Perencanaan pembelajaran keaksaraan fungsional lanjutan dari keaksaraan fungsional lanjutan mengalami kekosongan pembelajaran selama 2 bulan. Kekosongan pembelajaran memerlukan sebuah aktifitas atau kegiatan untuk warga belajar mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh mereka. Peneliti sebagai salah satu mahasiswa pendidikan luar sekolah bermaksud untuk melakukan penilitian pada tiga kelompok belajar di Kelurahan Sukapura. Penelitian akan dilaksanakan  melalui proses pembelajaran dengan maksud untuk melakukan kegiatan penguatan pembelajaran keaksaraan fungsional berupa  penggunaan media DVD Re-Iliterate. Kegiatan pembelajaran ini hanya melibatkan 20 orang sebagai warga belajarnya.

Data di bawah berdasarkan hasil evaluasi akhir belajar oleh Yappika menunjukan kompetensi dasar warga belajar pada 3 kelompok belajar di Kelurahan Sukapura. Data menunjukan bahwa kompetensi dasar warga belajar memiliki perbedaan yang bervariatif. Seperti kompetensi dasar pada kejar  pandai memiliki nilai rata-rata minimum 60.5 dan rata-rata maksimum 92, kompetensi dasar kejar poncol memiliki nilai rata-rata minimum 53.4 dan nilai rata-rata maksimum 84.6, dan kompetensi dasar kejar IA memiliki nilai rata-rata minimum 51 dan nilai rata-rata maksimum 70.84.

Tabel 1.1 : Penilaian Akhir Kelompok Belajar Pandai

No

Nama

Kompetensi Dasar

Jumlah

Rata-Rata

Nilai

Nilai Akhir

Membaca

Menulis

Berhitung

Mendengarkan

Berbicara

1

Arpah

80

85

100

80

80

425

85

B

2

Bariyah

80

90

95

80

75

420

84

B

3

Patimah

95

87

100

85

85

452

90.4

A

4

Maryam

70

60

45

62.5

65

302.5

60.5

C

5

Samah

100

95

95

85

85

460

92

A

6

Saidah

100

90

90

85

80

445

89

B

7

Khodijah

80

75

85

70

75

385

77

B

8

Tini

80

80

80

80

80

400

80

B

9

Dahlia

85

85

90

85

85

430

86

B

10

Endang

80

75

90

60

60

365

73

C

Data penilaian akhir Kelompok Belajar Pandai menunjukan bahwa terdapat 10 warga belajar dengan 2 warga belajar yang memiliki nilai akhir A, 6 warga belajar yang memiliki nilai akhir B dan 2 warga belajar yang memiliki nilai akhir C. Nilai rata-rata dari 5 kompetensi dasar warga belajar kelompok belajar pandai adalah 81.69.

Tabel 1.2 : Penilaian Akhir Kelompok Belajar Poncol

No

Nama

Kompetensi Dasar

Jumlah

Rata-Rata

Nilai

Nilai

Akhir

Membaca

Menulis

Berhitung

Mendengarkan

Berbicara

1

Ani Maryani

93

100

80

70

80

423

84.6

B

2

Jaronah

63

66

100

97.5

60

386.5

77.3

B

3

Naseroh

82

50

70

65

91

358

71.6

C

4

Inah

91

100

80

70

80

421

84.2

B

5

Mursani

70

65

60

62.5

65

322.5

64.5

C

6

Maseni

57

37.5

50

67.5

55

267

53.4

D

Data penilaian akhir Kelompok Belajar Poncol menunjukan bahwa terdapat 6 warga belajar dengan 3 warga belajar yang memiliki nilai akhir B, 2 warga belajar yang memiliki nilai akhir C dan 1 warga belajar yang memiliki nilai akhir D. Nilai rata-rata dari 5 kompetensi dasar warga belajar kelompok belajar pandai adalah 72.6.

Tabel 1.3 : Penilaian Akhir Kelompok Belajar IA

No

Nama

Kompetensi Dasar

Jumlah

Rata-Rata

Nilai

Nilai

Akhir

Membaca

Menulis

Berhitung

Mendengarkan

Berbicara

1

Robuna

56.7

70

0

72.5

65

264.2

52.84

D

2

Limah

61.7

70

0

90

80

301.7

60.34

C

3

Wati

50

45

40

60

60

255

51

D

4

Jahuroh

52.7

65

90

60

70

337.7

67.54

C

5

Masuroh

53.3

55

98

65

70

341.3

68.26

C

6

Juminah

51.7

80

90

62.5

70

354.2

70.84

C

Data penilaian akhir Kelompok Belajar Poncol menunjukan bahwa terdapat 6 warga belajar dengan 4 warga belajar yang memiliki nilai akhir C, dan 2 warga belajar yang memiliki nilai akhir D. Nilai rata-rata dari 5 kompetensi dasar warga belajar kelompok belajar pandai adalah 72.6.

Tabel 1.4: Rata-rata Penilaian Akhir pada 3 Kelompok Belajar

Kelompok Belajar

Kompetensi Dasar

Jumlah

Rata-rata

Membaca

Menulis

Berhitung

Mendengar

Berbicara

Pandai

85.00

82.20

87.00

77.25

77.00

408.45

81.69

Poncol

76.00

69.75

73.33

72.08

71.83

363.00

72.60

IA

54.35

64.17

53.00

68.33

69.17

309.02

61.80

Rata-rata

71.78

72.04

71.11

72.56

72.67

360.16

72.03

Hasil evaluasi akhir pembelajaran keaksaraan fungsional dasar pada 3 kelompok belajar di Kelurahan Sukapura diatas tercatat kemampuan mendengar, berbicara, baca, tulis dan berhitung dengan rata-rata hasil yang baik. Data hasil evaluasi ini akan dapat menurun kalau saja keberlanjutan pembelajaran mengalami masa vacuum (kekosongan). Kemampuan membaca warga belajar pada 3 kelompok belajar memiliki rata-rata 71,78. Kemampuan menulis memiliki rata-rata 72,04. Kemampuan berhitung memiliki rata-rata 71,11. Kemampuan mendengar memiliki rata-rata 72,56. kemampuan berbicara memiliki rata-rata 72,67. Hasil rata-rata penilaian akhir pada 3 kelompok belajar di Kelurahan Sukapura mengenai kompetensi dasar membaca, menulis, berhitung, mendengar dan berbicara adalah dengan jumlah 72,03.

Kegiatan penyelenggaraan keaksaraan fungsional ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu dan kualitas hidup masyarakat yang dikhususkan kepada penyandang buta aksara perempuan sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Deklarasi Dakar yang pada isi pokok poin 4 yang menjelaskan bahwa

“mencapai perbaikan tingkat keaksaraan orang dewasa sebesar 50% pada tahun 2015, khususnya wanita, dan kesamaan akses pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa”.[3]

Keaksaraan fungsional yang diselenggarakan oleh YAPPIKA diharapkan memberikan hasil berupa penyandang buta aksara perempuan dapat memahami hak pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga mereka lebih berdaya dan mandiri seperti dalam mengurus administrasi kependudukan dan sebagainya. Kemudian, tidak  bergantung kepada orang lain. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan kebutuhan penyandang buta aksara dalam pemenuhan hak pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan seperti prosedur pengurusan KTP, Jamkesmas, dan Gakin. Penyandang buta aksara perempuan haruslah mempunyai KTP sebagai identitas mereka. Mereka juga akan membutuhkan pemahaman mengenai Jamkesmas untuk mengklaim jaminan kesehatan sebagai pemenuhan hak pelayanan publik dan kebutuhan untuk pemenuhan kartu gakin (keluarga miskin) sebagai prasyarat untuk mengurus klaim Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Maka keaksaraan fungsional ini memang dibutuhkan karena sesuai dengan peranan pendidikan luar sekolah sebagai penambah.

Warga belajar dalam Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional (Kejar KF) adalah orang dewasa, maka pendidikan keaksaraan fungsional ini menerapkan pendidikan orang dewasa sebagai pendekatan yang dapat memudahkan warga belajar untuk dapat mempelajari dan memahami substansi materi yang disampaikan. Warga belajar dalam kelompok belajar keaksaraan fungsional sesuai dengan karakteristik orang dewasa yang memang sulit untuk belajar. Apabila pendekatan pembelajaran yang diberikan kepada warga belajar tidak sesuai dengan warga belajar maka akan terdapat konsekuensi yaitu tidak tercapainya indikator keberhasilan dari program keaksaraan fungsional.

Program keaksaraan fungsional dasar di beberapa kelompok belajar telah selesai. Kegiatan keaksaraan fungsional memiliki kegiatan lanjutan sebagai bentuk penguatan mengenai hak dasar sebagai isu dari materi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan ini mengalami kekosongan pembelajaran selama 2 bulan dan dikhawatirkan warga belajar akan menjadi buta huruf kembali. Kekosongan pembelajaran ini membuat ketertarikan peneliti untuk mengkaji  proses pembelajaran sebagai bentuk upaya penguatan kemampuan warga belajar setelah mengikuti kegiatan keaksaraan dasar. Maka, peneliti mendesain dan menguji coba kegiatan pembelajaran untuk memberikan solusi dalam bentuk media DVD Re-Iliterate. Media ini digunakan sebagai bentuk media pendukung dalam melaksanakan kegiatan penguatan kembali kemampuan membaca, menulis, berhitung dan materi hak dasar. Rancangan kegiatan pembelajaran dirancang sesuai identifikasi dari kemampuan 20 warga belajar. Identifikasi dilakukan dengan melihat sumber hasil evaluasi kegiatan pembelajaran keaksaraan dasar di 3 kelompok belajar Kelurahan Sukapura. Kegiatan pembelajaran ini dapat dikatakan sesuai dengan kegiatan pembelajaran pendidikan luar sekolah karena keaksaraan fungsional adalah termasuk satuan program pendidikan luar sekolah dan menerapkan konsep pendidikan orang dewasa dalam proses pembelajaran.


[1] Standar Kompetensi Keberaksaraan, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, Departemen Pendidikan Nasional), 2006

[3]  Kusnadi, Keaksaraan Fungsional di Indonesia Konsep, strategi dan Implementasi, (Jakarta: Mustika Akasara, 2003), h. 9

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.